-->
  • Jelajahi

    Copyright © Tindonews
    Best Viral Premium Blogger Templates

    iklan

    Nasib Pesantren di Tangan Habib Rizieq, FPI Pertimbangkan Tawaran Mahfud MD, Melunak?

    TindoNews
    Rabu, 30 Desember 2020

    Tindonews.com – Front Pembela Islam (FPI) mempertimbangkan tawaran Menko Polhukam Mahfud MD terkait Pesantren Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor.

    Akan tetapi, FPI akan lebih dulu menunggu keputusan Habib Rizieq Shihab sebagai Imam Besar FPI.

    Demikian disampaikan anggota tim kuasa hukum FPI, Ichwan Tuankotta dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (29/12/2020).

    “Iya, perlu diskusi dulu (dengan Habib Rizieq),” kata Ichwan.

    Ia menyatakan, keputusan nantinya akan lebih dulu melalui diskusi dengan Rizieq Shihab.

    “Insyaallah kalau tawaran itu serius dari Pak Mahfud selaku Menkopolhukam, kami segera akan mendiskusikannya dengan klien kami,” katanya.

    Untuk diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan masalah hukum kepemilikan lahan Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah FPI di Megamendung Bogor harus diselesaikan.

    Jika status hukum kepemilikan lahan Markaz Syariah FPI sudah jelas dan negara sebagai pemilik, sebaiknya ponpes tersebut diteruskan dengan melibatkan ormas lain.

    “Kalau saya sih berpikir begini sih, itu kan untuk keperluan pesantren ya diteruskan aja lah untuk keperluan pesantren, tapi nanti yang mengurus misalnya Majelis Ulama, misalnya ya NU, Muhammadiyah gabung,”

    “Gabungan lah termasuk kalau mau ya FPI di situ bergabung ramai-ramai misalnya ya,” kata Mahfud.

    Hal itu disampaikan Mahfud dalam Webinar Dewan Pakar KAHMI bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya yang disiarkan secara daring pada Senin (28/12/2020).

    Dalam webinar itu, Mahfud membantah klaim HRS yang menyebut lahan Ponpes Markaz Syariah FPI ditelantarkan PTPN VIII selama 30 tahun, sehingga haknya dianggap hilang.

    Menurut Mahfud pemerintah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) tanah tersebut kepada PTPN VIII pada tahun 2008.

    Artinya, baru lima tahun setelah PTPN mendapat HGU, pihak HRS sudah menguasai lahan tersebut.

    Sebab, HRS mengaku membeli lahan itu pada 2013.

    “Pemerintah itu baru memberi HGU kepada PTPN VIII itu tahun 2008. Kan belum 30 tahun. Berarti tidak diurusi oleh PTPN belum 30 tahun karena HGU-nya itu baru diperoleh tahun 2008.”

    “Kalau diklaim tahun 2013 berarti kan baru lima tahun sejak PTPN mendapat HGU dari pemerintah,” kata Mahfud. [pjs]
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    internasional

    +